Piutang negara dan lelang

2020-01-24 07:59

Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat danatau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnyaHasil bersih lelang yang diperoleh akan diperhitungkan sebagai pembayaran hutang Penanggung Hutang. Sebanyak 10 11 bagian dari hasil bersih lelang tersebut diserahkan kepada Penyerah Piutang dan 1 11 bagian sisanya diperhitungkan sebagai pembayaran Biad PPN dan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. piutang negara dan lelang

Kami siap menyajikan konten terkait tugas dan fungsi DJKN yang melputi Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang, Layanan Lelang, dan Penilaian. Organisasi yang dinamis, tugas dan fungsi yang heterogen, tersebarnya wilayah kerja di seluruh Indonesia,

Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang menggali Direktorat Jenderal Kekayaan Negara lebih dalam dari sudut pandang ilmu hukum. Selasa, 28 Juli 2009. Sejarah Lelang di Indonesia Lelang sejak lama telah dikenal masyarakat sebagai salah satu sarana jual beli barang namun tidak diketahui pasti sejak kapan lelang digunakan sebagai cara jual Penjualan Barang Milik NegaraDaerah dan barang yang dikuasai Negara harus dilakukan secara lelang (vide Pasal 48 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004). Fungsi pelayanan privat dari pelaksanaan lelang tercermin pada saat lembaga lelang digunakan oleh siapapun yang memiliki barang dan bermaksud menjualnya secara lelang. piutang negara dan lelang Pembeli juga bisa menunda atau menangguhkan pembayarannya lebih dari 3 hari kerja jika memenuhi syarat tertentu dan mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang Pengertian Lelang, Fungsi, Syarat, Ketentuan, Macam dan Contoh Lelang Terlengkap.

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). piutang negara dan lelang Berdasarkan Pasal 12 UndangUndang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, instansi pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. Tentang KPKNL Bukittinggi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terbentuk pada tahun 2002 dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445KMK. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE05BC2018 dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE1KN2018: Mekanisme Rekonsiliasi dan Pelaporan Piutang Negara yang Telah Diserahkan Pengurusannya Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraPanitia Urusan Piutang Negara Lihat Detail

Rating: 4.64 / Views: 700

A list of my favorite links